Diduga Langgar PBG dan Tak Kantongi AMDAL, PT Duta Abadi Primantara Didemo HIPTAR, Koordinator Mengaku Diintimidasi

Aksi tersebut berlangsung memanas setelah massa menuding adanya dugaan cacat perizinan bangunan hingga tidak dimilikinya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh perusahaan tersebut.

Koordinator Lapangan aksi, Aryo Sasongko, menegaskan bahwa aksi yang dilakukan pihaknya telah melalui proses riset dan kajian lapangan.

“Iya, hari ini kita berada di depan gerbang perusahaan. Berdasarkan hasil riset dan kajian kami, ditemukan bahwa tiga dari empat bangunan yang mereka konstruksi ulang atau renovasi diduga tidak memperbarui Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),” tegas Aryo.

Ia menjelaskan, merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2012 serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021, setiap perubahan konstruksi sekecil apa pun wajib disertai pembaruan PBG. Namun, menurutnya, pihak perusahaan justru mengklaim tidak melakukan pelanggaran.

“Mereka sempat menyampaikan saat audiensi bahwa pihak PT tidak bersalah dan mengaku sudah berkomunikasi dengan instansi seperti Satpol PP dan DPMPTSP. Mereka bilang semuanya clear. Padahal, berdasarkan aturan, hal tersebut tetap harus diperbarui,” lanjutnya.

Aryo juga mengungkapkan salah satu temuan di lapangan, yakni adanya perubahan konstruksi pada bagian kanopi bangunan yang diakui oleh pihak perusahaan, namun tidak diikuti dengan pembaruan izin.

“Pasal 13 jelas menyebutkan, setiap renovasi wajib memperbarui PBG. Ini bukan persoalan sepele. Pemerintah Kota tidak bisa serta-merta masuk ke area privat tanpa dasar administrasi yang jelas. Jadi ini pelanggaran serius,” ujarnya.

Selain persoalan PBG, HIPTAR juga menyoroti dugaan tidak dimilikinya dokumen AMDAL atau izin lingkungan oleh perusahaan tersebut. Atas dasar itu, mereka menyampaikan dua tuntutan utama, yakni:

1. Menyegel PT Duta Abadi Primantara yang diduga belum atau tidak memiliki PBG.
2. Menyegel perusahaan yang diduga tidak memiliki dokumen AMDAL atau izin lingkungan.

“Kalau PBG belum diperbarui, berarti bangunan itu tidak sah secara hukum. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal kepatuhan terhadap regulasi. Kami akan terus mengawal apakah setelah aksi ini mereka akan memperbaiki atau tetap membangkang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Aryo menyatakan bahwa aksi ini bukan yang terakhir. HIPTAR berkomitmen membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk ke DPRD hingga kepala daerah.

“Kami akan melakukan audiensi ke DPRD, Wali Kota, bahkan Wakil Wali Kota. Ini baru awal. Kami pastikan isu ini tidak berhenti di sini,” ujarnya.

Situasi aksi sempat memanas. Aryo mengaku mengalami intimidasi dari sejumlah orang, yang salah satunya diduga merupakan pegawai PT Duta Abadi Primantara.

“Saya sempat dihadang beberapa orang. Jaket saya ditarik, motor saya ditendang, bahkan saya dipukul. Total sekitar lima orang, dan salah satunya memakai atribut PT,” ungkapnya.

Sementara itu, pihak perusahaan memilih untuk tidak memberikan keterangan lebih lanjut. Salah satu perwakilan PT Duta Abadi Primantara yang enggan disebutkan namanya hanya menyampaikan pernyataan singkat.

“No comment,” ujarnya.

Aksi ini menambah daftar sorotan terhadap dugaan pelanggaran perizinan dan lingkungan di Kota Tangerang. HIPTAR menegaskan akan terus melakukan tekanan hingga ada tindakan nyata dari pihak berwenang.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Duta Abadi Primantara maupun instansi terkait.

(Sumber: HIPTAR Tangerang Raya)

(Red/KJK)